Berita Teraktual dan Terpecaya

Balikpapan - Calon ibu kota baru, Provinsi Kalimantan Timur, diproyeksikan masih mengalami defisit produksi beras sebesar 60.000 ton atau setara dengan 10.000 hektare lahan. Karena itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan perlunya penyiapan pasokan bahan pangan sebelum pemindahan ibu kota terlaksana pada 2024 mendatang. Ketika pemindahan ibu kota dimulai, Kalimantan Timur diprediksi akan mengalami lonjakan jumlah penduduk dari saat ini sebanyak 3,5 juta jiwa menjadi sekitar 5 juta jiwa. Namun, menurut Amran hal itu tidak menjadi masalah untuk tanaman hortikultura yang memiliki masa panen lebih cepat selama 2 tahun—3 tahun. “Namun, masih minus tinggal beras 60.000 ton setara 10.000 ha. Tadi saya sudah bicarakan dengan Gubernur Kaltim, dan ternyata masih punya lahan 50.000 ha. Jadi perkara itu selesai. Kami tinggal kirim alat berat ekskavator 10 unit,” kata Menteri Amran di Balikpapan, Sabtu 31 Agustus 2019. Amran berjanji akan mendorong 12 kabupaten untuk melakukan klast

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tak khawatir bila kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) yang dikelola  BPJS  Kesehatan akan menekan daya beli penduduk  miskin . Ia menjamin, negara tetap hadir untuk membantu  biaya kesehatan  masyarakat miskin. Kehadiran tersebut dilakukan dengan membayari iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin yang sudah dimasukkan ke dalam peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karenanya, kenaikan iuran ini tak akan membebani pengeluaran masyarakat miskin setiap bulannya. Sekadar informasi, pemerintah membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin sejak 2014 lalu. Anggaran itu masuk ke dalam alokasi pos bantuan sosial di dalam APBN setiap tahunnya. Data BPJS Kesehatan menyebut terdapat 133 juta peserta PBI di tahun ini. Sementara itu, iuran yang dibayarkan pemerintah bagi peserta PBI terbilang Rp23 ribu per kepala per bulan. "Tidak berpengaruh ke daya beli. PBI dananya disiapkan o