Langsung ke konten utama

Viral Tarif Listrik Naik, Benar Nggak Sih? ESDM: Nggak !

Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Tarif listrik menjadi pembahasan cukup hangat di jagat maya Twitter. Tarif listrik disebut-sebut mengalami kenaikan.

Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menepis kabar tersebut. Dia mengatakan tak ada kenaikan dan perubahan tarif.

"Nggak ada," katanya kepada idpkstars88.com
Sebelumnya, sejumlah akun memberi keterangan terkait dengan lonjakan tarif ini.

"Tarif listrik naik lagi 20%. Nasib rakyat selalu teraniaya kebijakan tidak pro rakyat. Kemanakah bisa mengadu," dalam cuitannya.
 Akun @hmanwarmh yang mengatakan hal senada. Dia bilang, saat perhatian tertuju pada sidang MK tanpa sadar tarif naik.

"Semua sibuk perhatikan sidang lanjutan MK, tanpa sadar bahwa tarif dasar listrik naik lagi 20% tanpa pengumuman pula, padahal bulan ini masuk sekolah butuh biaya banyak, apa masih dibilang merakyat," terangnya.

Begitu pula dengan Asep Ahmad Fathoni di akun @asepafathoni. Dia bilang kenaikan tarif tanpa informasi atau berita.

"Ampun gusti, ga ada beritane, ternyata tarif listrik naik lagi. Diem-diem bae pak, ngomong apa," ujarnya

Meski demikian, ada juga orang yang mempertanyakan kebenaran mengenai kenaikan tarif ini. Salah satunya adalah @ABnugroho.

"Pada ribut katanya tarif listrik naik. Gw (saya) berusaha cari beritanya. Satu2nya yang gw temuin dari Republika ini. Cuma kok ini kenaikan di 2017 ya???" tanyanya. (dna/dna)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bila Garuda Turunkan Tarif Tiket Pesawat, Maskapai Lain akan Ikuti

Mahalnya harga tiket pesawat memancing kekecewaan masyarakat. Di media sosial, para netizen bahkan membuat tagar #PecatBudiKarya beberapa hari lalu. Ekonom institute for Development of Economis and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, Mentri perhubungan Budi Karya Sumadi perlu lebih berani untuk mengambil kebijakan. Kebijakan tersebut ialah  dengan menurunkan tarif batas atas tiket pesawat. Sebab hal ini diyakini akan membuat maskapai menurunkan harga tiketnya. "Tarif batas atas masih terlalu tinggi dan belum untungkan konsumen," ujar Bhima,Jakarta, sabtu(11/05/2019). Bhima mengatakan, naiknya harga tiket pesawat sudah terasa pada sektor lain, seperti hotel, restoran makanan minuman, dan jasa penunjang pariwisata lainnya. Bila dibiarkan, dikhawartirkan akan memicu gelombang PHK pada sektor pariwisata. Berdasarkan data BPS, jumlah penumpang angkutan udara domestik hanya 12,3 juta orang pada januari-februari 2019 karena mahalnya harga tiket pesawat. ...

Arab Saudi Gelar Turnamen PUBG Mobile

Arab Saudi sedang menggelar festival Jeddah Season tahun ini. Festival ini merupakan ajang bagi pemerintah negara tersebut memperkenalkan Arab Saudi sebagai salah satu tujuan turis paling populer di dunia. Salah satu acara yang diadakan dalam festival ini adalah turnamen PUBG Mobile. Acara ini digelar oleh General Sports Authority atau badan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang olaharaga. Dikutip dari Arab News , Kamis (26/6), turnamen PUBG Mobile ini digelar sejak 15 hingga 21 Juni. Pemenang dalam turnamen ini adalah Ahad Uz Zaman yang berhasil mengalahkan 49 peserta lainnya. Pria berumur 20 tahun itu menuturkan bahwa dirinya masih mahasiswa dan memang banyak menghabiskan waktu untuk bermain PUBG Mobile. Dia pun mengaku kerap dimarahi sang ibu karena kebiasanannya tersebut. "Ibu saya sering marah menanyakan alasan saya selalu memainkan game ini setiap saat. Jadi, saya sangat senang bisa menggunakan kemampuan PUBG Mobile yang dimiliki (untuk turnamen)...

Ratusan 'Bangkai' TransJakarta Mangkrak, Pemprov DKI Gugat Perusahaan Pengadaan di Era Jokowi-Ahok

Ratusan bus TransJakarta hasil pengadaan tahun anggaran 2013 teronggok di lahan depan Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi , Jalan Raya Dramaga, Bogor . Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat jumlah "bangkai" bis tersebut mencapai 483 unit. Masalah ini menjadi PR bagi Pemprov DKI Jakarta. Di bawah kepemimpinan Anies Baswedan , masalah ini akan dibawa ke ranah hukum. Pemprov akan menggugat para perusahaan penyedia pengadaan bus TransJakarta tersebut.  "Ditindaklanjuti dibawa ke ranah hukum," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dilansir dari CNBC Indonesia, Jumat (26/7). "Untuk pengembalian 20 persen uang muka yang sudah diterima." Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , tercacat bahwa Pemprov DKI sudah membayar uang muka untuk pengadaan bus sebesar Rp 110 miliar. Namun, perjanjian pengadaan dengan pihak ketiga, dalam hal ini, adalah sejumlah perusahaan yang sempat memenangkan lelang tender pengadaan b...