Langsung ke konten utama

Fenomena Hijrah di Indonesia, Membahayakan NKRI Atau Tidak?


Fenomena Hijrah di Indonesia, Membahayakan NKRI Atau Tidak?



Hijrah, kata ini sedang tren di Indonesia saat ini. Tidak hanya masyarakat biasa, kalangan artis pun tengah dilanda tren ini. Lalu apa itu hijrah?

Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah David Krisna Alka menjelaskan, ada dua varian kelompok masyarakat yang menganggap dirinya hijrah saat ini.

Varian pertama yakni hijrah yang dilatarbelakangi dan bermotif kosmopolitan atau gaya hidup urban. Kemudian yang kedua adalah hijrah yang dilatari dan bermotif ideologi transnasional.

1. Ancaman terhadap NKRI tergantung dari varian hijrah

Menurut David, varian kelompok masyarakat yang menganggap dirinya hijrah saat ini adalah hijrah yang dilatarbelakangi dan bermotif kosmopolitan atau gaya hidup urban.

Hijrah jenis ini  tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tren ini, lanjut David, hanya sebuah respons atas modernitas dalam gaya hidup, yang menurut pelakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan juga tidak mencerminkan budaya timur.

Sedangkan fenomena hijrah yang cukup plural adalah tren hijrah yang dilatari dan bermotif ideologi transnasional.
Fenomena Hijrah di Indonesia, Membahayakan NKRI Atau Tidak?

2. Terlambatnya kehadiran negara menjadi salah satu pemicu munculnya hijrah pada tingkat ideologi

Menurut David, kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa bukan hanya varian terkait gaya hidup saja yang rentan akan perubahan menuju ideologi. Bahkan, orang yang tadinya berprinsip sekuler-modern juga rentan terpapar ideologi.
Fenomena Hijrah di Indonesia, Membahayakan NKRI Atau Tidak?

3. Perlu pemahaman masyarakat terkait hijrah itu sendiri


David menilai, perlu dilakukan riset sosio-antro-politis untuk memetakan fenomena hijrah secara lebih komprehensif, akurat, dan presisi. Tujuannya adalah agar pendekatan dalam menghadapi masyarakat yang melakukan tindakan hijrah berada pada kondisi yang tepat dan terarah.

Selaras dengan David, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, makna hijrah yang sesuai dengan ayat Alquran surat Al-Baqarah ayat 218 adalah berpindah dari perilaku buruk ke perilaku baik.

Masih kata Jaleswari, pernyataan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, bahwa hijrah bermakna baik jika menuju sikap kolaboratif, sehingga jika itu terjadi maka harus disebarkan ke seluruh elemen anak bangsa.

“Dalam pidato Presiden Jokowi November lalu, Presiden mengingatkan hijrah harus dimaknai dengan artikulasi yang bersifat positif. Kita semua harus hijrah dari pesimisme ke optimisme, konsumtif ke produktif, dari marah-marah ke sabar-sabar, yang individualistik ke kolaboratif,” ujar wanita yang akrab disapa Dani ini.
Fenomena Hijrah di Indonesia, Membahayakan NKRI Atau Tidak?

4. Negara tidak boleh salah langkah menghadapi fenomena hijrah

David menjelaskan, jika negara salah dalam memahami dan mengatasi fenomena tren hijrah, maka akan memicu resistensi terhadap kehadiran negara, bahkan bisa sampai pada titik anti NKRI.

Terkait hal ini, dia menegaskan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sesungguhnya harus menjadi tulang punggung hijrah dalam nafas keislaman dan keindonesiaan.

Dani juga mengatakan, kaum yang melakukan hijrah harus ditemani, harus dibina dengan agama. Pemerintah harus memberikan pemahaman agar tidak terjadi tindakan diskriminatif, judgemental, dan tidak mendiskriminasi kelompok agama yang tidak ekspresif.

“Orang-orang Islam perlu lebih perhatian, bersama-sama mereka tumbuh untuk dikawani bersama-sama. Jangan dimusuhi justru harus diisi dan bersinergi dengan mereka,” tutur Dani di lokasi yang sama.
Fenomena Hijrah di Indonesia, Membahayakan NKRI Atau Tidak?

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bila Garuda Turunkan Tarif Tiket Pesawat, Maskapai Lain akan Ikuti

Mahalnya harga tiket pesawat memancing kekecewaan masyarakat. Di media sosial, para netizen bahkan membuat tagar #PecatBudiKarya beberapa hari lalu. Ekonom institute for Development of Economis and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, Mentri perhubungan Budi Karya Sumadi perlu lebih berani untuk mengambil kebijakan. Kebijakan tersebut ialah  dengan menurunkan tarif batas atas tiket pesawat. Sebab hal ini diyakini akan membuat maskapai menurunkan harga tiketnya. "Tarif batas atas masih terlalu tinggi dan belum untungkan konsumen," ujar Bhima,Jakarta, sabtu(11/05/2019). Bhima mengatakan, naiknya harga tiket pesawat sudah terasa pada sektor lain, seperti hotel, restoran makanan minuman, dan jasa penunjang pariwisata lainnya. Bila dibiarkan, dikhawartirkan akan memicu gelombang PHK pada sektor pariwisata. Berdasarkan data BPS, jumlah penumpang angkutan udara domestik hanya 12,3 juta orang pada januari-februari 2019 karena mahalnya harga tiket pesawat. ...

Arab Saudi Gelar Turnamen PUBG Mobile

Arab Saudi sedang menggelar festival Jeddah Season tahun ini. Festival ini merupakan ajang bagi pemerintah negara tersebut memperkenalkan Arab Saudi sebagai salah satu tujuan turis paling populer di dunia. Salah satu acara yang diadakan dalam festival ini adalah turnamen PUBG Mobile. Acara ini digelar oleh General Sports Authority atau badan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang olaharaga. Dikutip dari Arab News , Kamis (26/6), turnamen PUBG Mobile ini digelar sejak 15 hingga 21 Juni. Pemenang dalam turnamen ini adalah Ahad Uz Zaman yang berhasil mengalahkan 49 peserta lainnya. Pria berumur 20 tahun itu menuturkan bahwa dirinya masih mahasiswa dan memang banyak menghabiskan waktu untuk bermain PUBG Mobile. Dia pun mengaku kerap dimarahi sang ibu karena kebiasanannya tersebut. "Ibu saya sering marah menanyakan alasan saya selalu memainkan game ini setiap saat. Jadi, saya sangat senang bisa menggunakan kemampuan PUBG Mobile yang dimiliki (untuk turnamen)...

Ratusan 'Bangkai' TransJakarta Mangkrak, Pemprov DKI Gugat Perusahaan Pengadaan di Era Jokowi-Ahok

Ratusan bus TransJakarta hasil pengadaan tahun anggaran 2013 teronggok di lahan depan Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi , Jalan Raya Dramaga, Bogor . Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat jumlah "bangkai" bis tersebut mencapai 483 unit. Masalah ini menjadi PR bagi Pemprov DKI Jakarta. Di bawah kepemimpinan Anies Baswedan , masalah ini akan dibawa ke ranah hukum. Pemprov akan menggugat para perusahaan penyedia pengadaan bus TransJakarta tersebut.  "Ditindaklanjuti dibawa ke ranah hukum," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dilansir dari CNBC Indonesia, Jumat (26/7). "Untuk pengembalian 20 persen uang muka yang sudah diterima." Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , tercacat bahwa Pemprov DKI sudah membayar uang muka untuk pengadaan bus sebesar Rp 110 miliar. Namun, perjanjian pengadaan dengan pihak ketiga, dalam hal ini, adalah sejumlah perusahaan yang sempat memenangkan lelang tender pengadaan b...