Langsung ke konten utama

Gagal Jadi Wapres, Sandiaga Uno Menepi dari Politik dan Urus Dua Hal Ini

Cawapres Sandiaga Uno (Suara.com/Novian).

 Sandiaga Uno gagal menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Seusai mencoba kontestasi Pilpres 2019, Sandiaga berjanji tetap menjalankan program Ok Oce dan Rumah Siap Kerja.
Dua program itu sempat digembar-gemborkan Sandiaga kala kampanye Pilpres 2019. Sandiaga mengatakan, dirinya sudah menyampaikan tekadnya itu kepada Prabowo.
Ok Oce atau One Kecamatan One Center of Entrepreneurship adalah program yang pernah diciptakannya saat masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
OK Oce sendiri merupakan program pembinaan kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah Sudin Koperasi dan UMKM.
Sedangkan Rumah Siap Kerja ialah program yang dicetusnya saat menjadi cawapres. Rumah Siap Kerja diperuntukkan bagi anak-anak muda mudah mendapatkan lapangan pekerjaan dan memiliki keahlian mumpuni.
"Sekarang saya fokus di Ok Oce dan Rumah Siap Kerja. Tapi itu adalah bagian daripada pendekatan kita agar terus berada di tengah masyarakat menatap ke depan menyelesaikan permasalah inti rakyat Indonesia," kata Sandiaga saat ditemui di Mal Pelayanan Publik, Jalan Epicentrum Selatan, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2019).
"Dua masalah utama kita adalah pengangguran pada usia muda itu bisa diselesaikan dengan kegiatan positif di bawah OK Oce dan Rumah Siap Kerja," sambungnya.
Dengan berfokus kepada jalannya program OK Oce dan Rumah Siap Kerja, Sandiaga mengakui belum ada rencana kembali terjun ke dunia politik.
Apalagi ketika disinggung soal rencana kembali bertaruh ke dalam kontestasi Pilpres 2024, Sandiaga mengaku belum terpikir hingga sejauh itu.
"Belum kepikiranlah, ini baru 2019, masih 5 tahun lagi," tukasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bila Garuda Turunkan Tarif Tiket Pesawat, Maskapai Lain akan Ikuti

Mahalnya harga tiket pesawat memancing kekecewaan masyarakat. Di media sosial, para netizen bahkan membuat tagar #PecatBudiKarya beberapa hari lalu. Ekonom institute for Development of Economis and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, Mentri perhubungan Budi Karya Sumadi perlu lebih berani untuk mengambil kebijakan. Kebijakan tersebut ialah  dengan menurunkan tarif batas atas tiket pesawat. Sebab hal ini diyakini akan membuat maskapai menurunkan harga tiketnya. "Tarif batas atas masih terlalu tinggi dan belum untungkan konsumen," ujar Bhima,Jakarta, sabtu(11/05/2019). Bhima mengatakan, naiknya harga tiket pesawat sudah terasa pada sektor lain, seperti hotel, restoran makanan minuman, dan jasa penunjang pariwisata lainnya. Bila dibiarkan, dikhawartirkan akan memicu gelombang PHK pada sektor pariwisata. Berdasarkan data BPS, jumlah penumpang angkutan udara domestik hanya 12,3 juta orang pada januari-februari 2019 karena mahalnya harga tiket pesawat. ...

Arab Saudi Gelar Turnamen PUBG Mobile

Arab Saudi sedang menggelar festival Jeddah Season tahun ini. Festival ini merupakan ajang bagi pemerintah negara tersebut memperkenalkan Arab Saudi sebagai salah satu tujuan turis paling populer di dunia. Salah satu acara yang diadakan dalam festival ini adalah turnamen PUBG Mobile. Acara ini digelar oleh General Sports Authority atau badan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang olaharaga. Dikutip dari Arab News , Kamis (26/6), turnamen PUBG Mobile ini digelar sejak 15 hingga 21 Juni. Pemenang dalam turnamen ini adalah Ahad Uz Zaman yang berhasil mengalahkan 49 peserta lainnya. Pria berumur 20 tahun itu menuturkan bahwa dirinya masih mahasiswa dan memang banyak menghabiskan waktu untuk bermain PUBG Mobile. Dia pun mengaku kerap dimarahi sang ibu karena kebiasanannya tersebut. "Ibu saya sering marah menanyakan alasan saya selalu memainkan game ini setiap saat. Jadi, saya sangat senang bisa menggunakan kemampuan PUBG Mobile yang dimiliki (untuk turnamen)...

Ratusan 'Bangkai' TransJakarta Mangkrak, Pemprov DKI Gugat Perusahaan Pengadaan di Era Jokowi-Ahok

Ratusan bus TransJakarta hasil pengadaan tahun anggaran 2013 teronggok di lahan depan Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi , Jalan Raya Dramaga, Bogor . Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat jumlah "bangkai" bis tersebut mencapai 483 unit. Masalah ini menjadi PR bagi Pemprov DKI Jakarta. Di bawah kepemimpinan Anies Baswedan , masalah ini akan dibawa ke ranah hukum. Pemprov akan menggugat para perusahaan penyedia pengadaan bus TransJakarta tersebut.  "Ditindaklanjuti dibawa ke ranah hukum," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dilansir dari CNBC Indonesia, Jumat (26/7). "Untuk pengembalian 20 persen uang muka yang sudah diterima." Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , tercacat bahwa Pemprov DKI sudah membayar uang muka untuk pengadaan bus sebesar Rp 110 miliar. Namun, perjanjian pengadaan dengan pihak ketiga, dalam hal ini, adalah sejumlah perusahaan yang sempat memenangkan lelang tender pengadaan b...