Jokowi Sebut FPI Bisa Dilarang, NasDem Tepis Pemerintah Islamofobia

FPI menyinggung soal islamofobia terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut mereka bisa dilarang jika tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Politikus Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan pemerintah tak akan melarang ormas dengan alasan takut kepada Islam.

"Tidak mungkin pemerintah melarang sebuah organisasi dengan alasan ketakutan kepada Islam. Kenapa takut kepada Islam sementara kita sendiri semua Islam. Tapi yang akan disikapi oleh negara adalah sejumlah orang atau organisasi yang bersembunyi di balik Islam," kata Taufiqulhadi dalam keterangannya, Minggu (28/7/2019).


Taufiqulhadi mengatakan mereka-mereka yang bersembunyi di balik Islam mempunyai agenda tersembunyi dengan membawa ideologi lain untuk menggantikan ideologi nasional yang ada sekarang. Taufiqulhadi mendukung negara menindak organisasi yang akan membahayakan eksistensi negara.

"Contoh terhadap itu sudah sangat banyak, sebagaimana yang kita lihat yang terjadi terhadap Libia dan Suriah sekarang. Kedua negara tersebut hancur sekarang karena muncul organisasi yang berkedok Islam. Organisasi ini, dengan membangun narasi keislaman, berusaha merebut kekuasaan," jelas dia.

"Berbeda, jika di Libia, setelah menjatuhkan pemerintah, kini mereka berperang sendiri. Sementara, di Suriah, pemerintah yang sah berhasil mendesak kaum pemberontak berkedok Islam ini hingga hampir musnah," imbuhnya.

Dua negara tersebut kini disebut Taufiqulhadi menjadi negara yang tak berbentuk lagi. Taufiqulhadi tak mau Indonesia menjadi seperti Suriah ataupun Libia.

"Jika dilihat dari pengalaman Libia dan Irak, maka tentu saja, gagasan Pak Jokowi untuk menentukan aturan pelarangan ormas adalah sesuatu yang tepat," tegas dia.


Presiden Jokowi menyebut FPI bisa saja dilarang jika tidak sejalan dengan ideologi bangsa. FPI mengatakan sudah menduga Jokowi akan menyampaikan pernyataan seperti itu.

Pengurus DPP FPI, Slamet Ma'arif, lantas bicara mengenai islamofobia. Menurut Slamet, FPI selama ini sudah tunduk pada aturan yang berlaku dan kerap membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

"Ketakutan yang berlebihan dan menunjukkan islamofobia itu, kita dari awal berdiri selalu mengikuti dan patuh pada aturan hukum di Indonesia, bahkan SKT pun kita dapatkan, artinya pemerintah di sebelumnya nggak ada masalah, bahkan bergandeng tangan dalam bencana kemanusiaan. Rezim sekarang sedang menunjukkan siapa dirinya dan siapa kelompoknya. Biarkan rakyat dan umat yang menilai," ujar Slamet.