Pemerintah tampaknya semakin serius menjalankan skenario pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Dua nama akhirnya mengerucut, yakni Kalimatan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Presiden Joko 'Jokowi' Widodo akan menentukan ibu kota baru pengganti DKI Jakarta pada Agustus mendatang. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun mengebut kajian pemindahan ibu kota yang sedianya dirampungkan akhir Juli ini agar rencana pembangunan bisa dimulai pada 2021.
1. Benarkah Gubernur Kalimantan Timur tak serius tanggapi pemindahan ibu kota ke daerahnya?
Di balik gembar-gembor pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru, kabar tak sedap menghampiri Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Dia dinilai tak serius menanggapi pemindahan ibu kota ke Kaltim.
Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Dr. Aji Sofyan Effendi berpendapat bahwa gubernur Kaltim memang sedikit berbeda dari kebanyakan pemimpin. Menurut dia, boleh jadi aksi Isran tersebut karena tak ingin diketahui sehingga lebih memilih taktik diplomasi.
“Media sendiri juga awam mengenai hal tersebut. Tapi saya percaya Pak Gub lebih banyak gunakan silent operation,” katanya saat ditemui di agenda Seminar Nasional Kesiapan Kaltim Menjadi Ibu Kota Negara, di Lamin Etam, Sabtu (27/7).
Menurutnya, seminar nasional ini merupakan langkah luar biasa demi menyerap aspirasi warga Kaltim.
“Saya yakin Pak Gub punya langkah yang strategis untuk Kaltim agar dipilih jadi ibu kota,” ujarnya.
Tak hanya itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul tersebut menuturkan infrastruktur penunjang yang ada di Kaltim sudah sangat mendukung, misalnya saja bandara, pelabuhan yang keduanya sudah berkelas internasional.
Ditambah lagi dengan sumber daya alam yang melimpah, lahan yang luas serta bebas dari gempa. “Dengan demikian Kaltim lebih unggul serta memenuhi semua kriteria dari daerah lain. Baik itu dari sisi ekonomi, sosial dan budaya,” terangnya.
2. Kaltim harus siap listrik dan air bersih
Aji Sofyan berpendapat, jika Presiden Jokowi menetapkan Kaltim sebagai ibu kota baru maka otomatis Bumi Mulawarman (sebutan Kaltim) akan berubah drastis. Yang paling nampak adalah ekonomi.
Bayangkan saja, jutaan ASN akan eksodus ke Benua Etam (sebutan Kaltim) yang tentunya akan menarik sumber-sumber ekonomi. Seperti diketahui, ada 33 provinsi yang punya kepentingan dengan kementerian. Jasa penerbangan, transportasi, dan perhotelan akan ikut meningkat.
“Dan itu otomatis terjadi alias mutlak,” tegasnya
Ia kemudian menambahkan, tahap selanjutnya ialah pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan per kapita juga demikian lantaran pengangguran serta kemiskinan bakal berkurang.
“Investasi di Kaltim akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kesempatan ini tak datang dua kali, sebab itu kita harus serius,” ucapnya.
Itu sebabnya, lanjut dia, Kaltim harus bisa memastikan infrastruktur penunjang seperti ketersediaan listrik dan distribusi air bersih PDAM.
“Kedua hal itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat,” imbuhnya.
3. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) siap jadi daerah penyangga
Mengenai daerah penyangga ibu kota, Aji Sofyan menyatakan Kabupaten PPU paling siap di antara yang lainnya. Selain dekat dengan rencana kawasan ibu kota, yakni Bukit Soeharto, PPU juga punya banyak sumber daya pendukung.
Salah satunya ialah sanggup sediakan ratusan ribu hektare (ha) lahan. Sementara dua kota terdekat dengan kawasan Bukit Soeharto adalah Samarinda dan Balikpapan. Sayangnya, kedua daerah tersebut sudah padat dengan pembangunan dan warganya. “Makanya PPU kami undang ke seminar nasional ini,” terangnya.
Terpisah, Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud menyebut sangat siap dengan rencana tersebut. Selama ini Kaltim selalu menyumbang Rp500 triliun ke APBN namun yang kembali hanya Rp10 triliun, angka tersebut sangat sedikit sebab sebagai salah satu lumbung anggaran negara sudah sepatutnya mendapat jatah lebih.
“Karena itu, jika ingin dapat banyak harus pindahkan ibu kota ke sini (Kaltim),” tegasnya.
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, kesempatan Kaltim menjadi ibu kota tak datang dua kali. Karena itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebab Benua Etam sudah sangat siap.
Sebagai daerah terdekat, PPU siap menjadi kawasan penyangga. “Kalau pemerintah pusat ingin pindah, kami akan siapkan lahan. 40 ribu ha hingga 100 ribu kami siap. Jika negara minta, kami tak bisa menolak,” tuturnya.
4. Masih menunggu kajian dari pemerintah pusat
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi ucapkan terima kasih kepada presiden lantaran sudah menetapkan Kaltim sebagai calon ibu kota negara. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu kajian dari Bappenas.
Mengenai lobi-lobi yang dilakukan oleh daerah pesaing itu merupakan hal lumrah. “Lobi itu untuk yang kalah, pemenang biasa-biasa saja,” sebutnya kemudian tersenyum.
Bagaimanapun juga, kata dia, memindahkan ibu kota serta jutaan jiwa ke daerah lain itu bukan perkara gampang. Harus dipastikan semuanya terlebih dahulu, itu sebab kajian matang harus benar-benar dilakukan. Belum lagi dampak positif dan negatif yang terjadi jika ibu kota jadi dipindah.
“Ditunggu saja kajian dari Bappenas,” ucapnya.
Komentar
Posting Komentar